KELUARNYA PP TENTANG TATA KELOLA EKSPOR KOMIDITI SUMBER DAYA ALAM PASTI ADA DASARNYA
Bangka-MSN
Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ( APKASINDO) Rino Afrino mengatakan dikeluarkannya PP tentang tata kelola eksport komoditi sumber saya alam oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto tersebut pasti ada yang mendasarinya. Demkian dikatakannya saat diwawancarai media yang didampingi Plt ketua Apkasindo Babel Jamaludin alias Tipek seusai hadir dalam acara Muswilub Apkasindo Babel di Hotel Sunjaya Sungailiat,Sabtu (22/5)
Menurutnya tidak mungkin ujuk-ujuk merubah satu pola yang sudah berlangsung selama ini tiba-tiba diganti menjadi satu pintu pasti ada sebab musababnya ,” kata Rino.
Ya pasti kita juga sudah mendengar secara langsung penjelasan dari Bapak Presiden ada dasarnya dan juga dari Menteri Keuangan,” jelas Sekjen Apkasindo ini.
Namun demikian kami dari Apkasindo, ingin mengingatkan bahwa kebijakan yang baik itu tentu saja harus juga mempertimbangkan dampak ikutanya,” terangnya.
Sehingga kita berharap pemerintah bisa menganisipasi dari kebijakan yang baik terebut, sebab berdampak pada harga rujukan CPO dalam negeri jatuh,” tuturnya.
Kalau saja harga CPO dalam negeri jatuh,maka otomatis harga TBS petani pun akan ikut jatuh juga. Hal ini harapkan agar pemerintah memastikannya,” ujar Rino.
Semesti harga rujukan CPO dalam negeri tidak boleh jatuh, karen belum berbuat apa-apa,
sementara PP baru efektif kalau tidak bulan Juni itu masih transisi sampai akhir tahun, belum semua harus lewat satu pintu,”paparnya.
Baru dilafazhkan niatnya, sudah bikin kita kaget makanya harus diperhitungkan dampaknya, bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau harga CPO jatuh sedangkan harga diluar negeri lagi bagus bahkan menguat.” imbuhnya.
Jadi sangat tidak elok kalau misalnya harga dalam negeri berbanding terbalik dengan harga diluar karena kita selalu sama kalau harga diluar naik,maka harga CPO domenstik juga naik otomatis harga TBS ikut naik,” tambah Rino.
Rino mengatakan Sebab TBS tidak ditentukan oleh harga pokok produkdi tetapi harga dari komiditi, jadi kami meminta pemerintah mengantisipasi jatuhnya harga CPO domestik tersebut dan hal ini hrus jadi titik perhatian tidak hanya memberasi pelaku eksportir yang nakal-nakal tersebut.
Dikatakannya dampaknya pasti kebawah jangan biarkan petani menjadi kehilangan pendapatan karena kita berkontribusi 25 persen dari luas lahan sebesar 42 persen dan total produksi nasional.
Yang jelas kita berupaya menjali komunikasi dengan pemerintah agar bisa melihat titik masalah karena dampak sosial besar sekali,” katanya.
Saya beharap petani tetap tenang percaya kepada pemerintah kita suarakan dengan faslitas yang ada,dan mudah-m
