PAD KABUPATEN BANGKA SUDAH ON THE TRACK
Bangka- MSM
Kepala BPKAD kabupaten Bangka Haryadi mengatakan realisasi PAD kabupaten Bangka sudah on the track sepanjang tidak ada perubahan asumsi yang signifikan,Rabu ( 29/7).
“ Insya Allah ini sudah on the rack artinya sepanjang tidak ada perubahan asumsi ini bisa kita capai diakhir tahun ini,” ujarnya.
Cuma nanti ada perubahan anggaran,dimana diperubahan tersebut nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian beberapa pendapatan kemungkinan direalisasinya sudah besar seperti PAD yang syah,walaupun secara nomimanyal kecil akan kita sesuaikan.
Haryadi menjelaskan target PAD kabupaten Bangka ditahun 2026 yakni sebesar Rp.235.224.470.836 sudah terrealisasi sebesar Rp. 138.365.245.000 atau 58,82 persen dengan rinciannya dari pajak daerah 53,51 persen dengan realisasinya retribusi daerah59,29 persen.
Untuk penghasilan pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar114,96 persen, PAD yang syah sebesar 212,03 persen, rata-rata angka PAD kabupaten Bangka berada di angka 58,82 persen realisasi per tanggal 28 Juli 2026.Sumber PAD yang besar dari anggaran itu bersumber dari pajak dengan total Rp. 123.662.000.000 dan retribusi daerah 103,469.000.000,” ungkapnya.
Saat disinggung apakah sudah sampai target Haryadi menjelaskan kita optimislah mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan asumsi-asumsi yang kita bangun ini bisa kita capai sebab ini dalam proses sedang berjalan,kalau untuk target optimallah dalam artian untuk angka yang kita capai tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.
Lebih jauh dijelaskan Haryadi kondisi perekonomian dikabupaten Bangka saat ini memang mengalami fluktuasi, misalnya dari pajak hotel dan restoran,kalau ekonomi lesu,otomatis pendapatan pajak akan turun.Namun bila ditilik dari trendnya tidak terlalu jeleklah. Artinya tingkat hunian di hotel-hotel dan restoran semua aktivitas berjalan lancar dan normal.
“ Alhamdulilah sampai dengan saat ini belum ada kendala berartilah tetapi dari seger potensi masih ada beberapa yang bisa garap sebetulnya dalam upaya mningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi namun perlu kehati-hatian dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan iklim investasi,” tutup Haryadi. (IB)
